Senin, 06 Oktober 2014
Label:
Ilmu Sosial Dasar
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan menginginkan pimpinan MPR dapat dipilih secara musyawarah mufakat.
Hal tersebut sesuai dengan nama MPR yang merupakan singkatan dari Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
"Dari namanya Majelis, yang merupakan tempat dimana rakyat melakukan permusyawaratan melalui para wakilnya saja, menunjukkan kuatnya harapan para pendiri republik untuk menempatkan MPR sebagai representasi jati diri demokrasi Indonesia," kata Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Senin (6/10/2014) malam.
Hasto meyakini, pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat akan menghasilkan keputusan terbaik. Tidak akan lagi ada kericuhan dan ketegangan seperti pemilihan pimpinan DPR kemarin.
"Pemilihan paket pimpinan dengan cara aklamasi yang meluruhkan unsur DPD, koalisi pendukung Prabowo, dan koalisi pendukung Jokowi-JK masih terbuka lebar. Disinilah rakyat akan menilai sikap kenegarawanan elit politiknya," ucap Deputi tim transisi Jokowi-JK Hasto khawatir.
Hasto menilai, Indonesia akan mundur kembali ke belakang jika pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan proses voting.
"Mereka yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah, Berarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktek Orde Baru," ungkap Hasto.
Tugas ISD II
a)
PDI-P Ingin Pimpinan MPR Dipilih dengan Musyawarah
"Dari namanya Majelis, yang merupakan tempat dimana rakyat melakukan permusyawaratan melalui para wakilnya saja, menunjukkan kuatnya harapan para pendiri republik untuk menempatkan MPR sebagai representasi jati diri demokrasi Indonesia," kata Wasekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto melalui siaran pers, Senin (6/10/2014) malam.
Hasto meyakini, pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat akan menghasilkan keputusan terbaik. Tidak akan lagi ada kericuhan dan ketegangan seperti pemilihan pimpinan DPR kemarin.
"Pemilihan paket pimpinan dengan cara aklamasi yang meluruhkan unsur DPD, koalisi pendukung Prabowo, dan koalisi pendukung Jokowi-JK masih terbuka lebar. Disinilah rakyat akan menilai sikap kenegarawanan elit politiknya," ucap Deputi tim transisi Jokowi-JK Hasto khawatir.
Hasto menilai, Indonesia akan mundur kembali ke belakang jika pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan proses voting.
"Mereka yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah, Berarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktek Orde Baru," ungkap Hasto.
b)
=> Dalam topik ini membahas tentang siapa yang akan menjadi pimpinan
MPR.
PDI-P pun memberikan pendapatnya sendiri tentang pemilihan pmpinan MPR tersebut. PDI-P menginginkan bahwa pimpinan MPR harus dipilih dengan cara musyawarah. Dan siapa yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah atau memilih pimpnan MPR dengan cara musyawarah, berrarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktek orde baru.
PDI-P pun memberikan pendapatnya sendiri tentang pemilihan pmpinan MPR tersebut. PDI-P menginginkan bahwa pimpinan MPR harus dipilih dengan cara musyawarah. Dan siapa yang tidak setuju dengan tradisi musyawarah atau memilih pimpnan MPR dengan cara musyawarah, berrarti memang menyimpan agenda tersembunyi terkait dengan masa depan demokrasi Indonesia yang bisa kembali pada praktek orde baru.
Saya setuju dengan PDI-P yang ingin memilih pimpinan MPR dengan cara
musyawarah. Karna dengan begitu, tidak ada lagi pro dan kontra karena sudah
menjadi kesepakatan semua.
Related Posts
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar